Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan Dewan bisa mengurungkan rencana kenaikan anggaran Kepolisian RI untuk 2011. Alasannya, DPR menilai Polri lamban mengantisipasi terjadinya bentrokan, baik di Tarakan, Kalimantan Timur, maupun di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.
"Kalau Polri selalu terkesan terlambat dalam mengatasi ini, rencana kami untuk meningkatkan anggaran bisa saja kami urungkan," kata Priyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 September 2010.Priyo mengatakan polisi tidak boleh membiarkan kondisi Jakarta mencekam akibat aksi-aksi premanisme seperti terjadi di Jalan Ampera Raya, Rabu lalu. Dia meminta polisi bertindak tegas. "Itu harus dihentikan, ketua-ketua preman harus dibersihkan," kata politikus Partai Golkar ini.
Namun ancaman itu tidak berlaku buat Detasemen Khusus 88 Antiteror. Senin lalu, Partai Golkar mengusulkan kenaikan anggaran Densus 88 dari Rp 9 miliar menjadi Rp 60 miliar per tahun. "Kejadian Ampera itu tidak terkait dengan Densus," kata Priyo.
Menurut anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Suding, kerusuhan di sejumlah tempat belakangan ini, seperti di Buol, Tarakan, dan Jalan Ampera Raya, menjadi pertaruhan reputasi Polri. Peristiwa-peristiwa itu, kata dia, membuat DPR berpikir untuk mengevaluasi kinerja Polri. "Sebab, selama ini anggaran berbasis kinerja," kata dia saat dihubungi kemarin.
Dia mengatakan Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pernah meminta kenaikan anggaran untuk tahun 2011 menjadi Rp 30,67 triliun. Jumlah ini naik Rp 3,09 triliun dari anggaran 2010 sebesar Rp 27,58 triliun.
Suding mengatakan Polri minta kenaikan anggaran dengan alasan peningkatan infrastruktur di polsek-polsek dan peningkatan sumber daya manusia.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini tak bisa dijadikan tolok ukur polisi lamban dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurut dia, keamanan Indonesia masih stabil. "Kalau ada satu atau dua kejadian, itu wajar karena negara ini besar dan majemuk," kata Iskandar saat dihubungi tadi malam.
Dia meminta Dewan berdiskusi dengan Polri jika benar-benar mau membatalkan kenaikan anggaran Polri. "Kalau mau mengabulkan pun perlu ada diskusi mengenai kinerja dan kebutuhan. Jadi tidak serta-merta dengan ancaman," kata dia.
Iskandar mengklaim tahun ini Polri masih memiliki prestasi, di antaranya penanganan terorisme oleh Densus 88 dan pengamanan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar